Indonesia Gabung Kemitraan "Open Government"

Atas inisiatif Amerika Serikat dan Brasil, pemerintahan dari 46 negara dunia mengadakan pertemuan di New York pada hari Selasa lalu untuk meresmikan formasi Kemitraan Pemerintahan Terbuka "Open Govenment Partnership" (OGP). Organisasi baru ini dibentuk untuk membangkitkan kesadaran yang mendukung slogan "keterbukaan, transparansi, kerjasama dengan masyarakat sipil dan ekonomi".

Mereka juga menginginkan agar kiprah lembaga eksekutif dapat diverifikasi. "Kami ingin mempromosikan cita-cita besar demokrasi," kata menteri dalam negeri negara Brasil Jorge Hage pada persiapan aliansi di sela-sela rapat Majelis Umum PBB di kantor Google di Manhattan. Semua itu dimungkinkan berkat kemajuan teknologi penggunaan elemen-elemen yang mendukung proses demokrasi secara langsung.

Kecuali pemerintah Amerika Serikat, Brasil merupakan negara yang mampu mempresentasikan rencana aksi nasional (national action plan) untuk memenuhi persyaratan gaya pemerintahan yang lebih terbuka. Oleh karena itu Barack Obama ingin menerapkan kebijakan "Open Government" yang telah disiapkan saat ia baru menjabat sebagai presiden, terutama untuk menyediakan sebuah platform petisi daring (online) yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap para pembongkar rahasia (whistleblowers) dan sebuah inisiatif untuk mempublikasikan pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak, atau produksi gas dan hasil pertambangan.

Disamping dua negara pemrakarsa (USA dan Brasil) bergabung dalam OGP negara-negara termasuk Indonesia, Mexico, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Kanada, Chile, Kolombia, Criatia, Cekoslowakia, Republik Dominika, El Salvador, Estonia, Greorgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Israel, Italia, Yordania, Kenya, Korea, Latvia, Liberia, Lithuania, Malta, Moldova, Mongolia, Montenegro, Negeri Belanda, Peru, Romania, Republik Slovak, Spanyol, Swedia, Tanzania, Turki, Ukraine, dan Uruguai.


Open Government from The Academy on Vimeo.