IOSA 2011: Penghargaan Hemat Devisa dan Legal

Ajang acara tahunan sumber terbuka: Indonesia Open Source Award (IOSA) 2011 diselenggarakan guna memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota yang telah memelopori pelaksanaan proses migrasi dan mendayagunakan  open source software di lingkungan organisasinya masing-masing. Penghargaan tersebut diberikan melalui serangkaian penilaian dan pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian open source software.

IOSA yang kali pertama diselenggarakan pada tahun 2010 merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/01/03/M.PAN/2009 tentang “Penggunaan dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)”. Selain memberikan penghargaan, ajang ini sekaligus memonitor pencapaian pelaksanaan migrasi dan implementasi OSS di masing-masing institusi pemerintah.

IOSA 2011 diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), Universitas Gunadarma, dan Komunitas Open Source.

Bertempat di Ballroom Hotel Sahid, Jakarta, pada hari Kamis (8 Desember 2011) lalu, Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Ashwin Sasongko menganugerahkan Indonesia Open Source Awards (IOSA) 2011 kepada Badan pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai Juara pertama, Kementrian Kehutanan juara kedua dan Kemenpora sebagai juara ke tiga.

Penghargaan Utama Kementrian:

• BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Penghargaan Khusus:

• Bank Indonesia untuk Pengembangan Strategi Dan Implementasi Migrasi Server Berbasis OSS
• LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) untuk Keberhasilan Mengatasi Hambatan Implementasi OSS Secara Inovatif

Penghargaan Utama Pemerintah Daerah:

• Pemerintah Kota Pekalongan
• Pemerintah Kab Jembrana
• Pemerintah Kota Surabaya

Penghargaan Khusus:

• Kota Balikpapan untuk Kemandirian Pengembangan Aplikasi OSS
• Kabupaten Kebumen untuk  Pemanfaatan OSS Secara Maksimal Untuk Membangun Jaringan
• Kabupaten Banyuasin untuk Program Pengembangan Kompetensi OSS
• Kota Denpasar untuk Pemanfaatan Maksimal Aplikasi Berbasis OSS Untuk Layanan Publik
• Kabupaten Lamongan untuk Pembangunan Komunitas OSS Mandiri
• Kabupaten Batanghari untuk  Kecepatan Dalam Implementasi Awal OSS
• Kabupaten Aceh Tengah: Keberhasilan Implementasi OSS Sampai Pelosok Desa

Penghargaan untuk kelompok lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan formal setingkat SLTA, yaitu SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah. Penghargaan utama secara  berurutan diraih oleh SMA Muhammadiyah I Waleri, Madrasah Aliyah Al Hikmah 2 Brebes, dan SMK TI Smart Informatika Surakarta. Penghargaan khusus diberikan kepada SMK PGRI 3 Malang, SMK Negeri Pasirian, SMA TI Ummul Quro Bogor, dan SMAN 39 Jakarta.

Indonesia Gabung Kemitraan "Open Government"

Atas inisiatif Amerika Serikat dan Brasil, pemerintahan dari 46 negara dunia mengadakan pertemuan di New York pada hari Selasa lalu untuk meresmikan formasi Kemitraan Pemerintahan Terbuka "Open Govenment Partnership" (OGP). Organisasi baru ini dibentuk untuk membangkitkan kesadaran yang mendukung slogan "keterbukaan, transparansi, kerjasama dengan masyarakat sipil dan ekonomi".

Mereka juga menginginkan agar kiprah lembaga eksekutif dapat diverifikasi. "Kami ingin mempromosikan cita-cita besar demokrasi," kata menteri dalam negeri negara Brasil Jorge Hage pada persiapan aliansi di sela-sela rapat Majelis Umum PBB di kantor Google di Manhattan. Semua itu dimungkinkan berkat kemajuan teknologi penggunaan elemen-elemen yang mendukung proses demokrasi secara langsung.

Kecuali pemerintah Amerika Serikat, Brasil merupakan negara yang mampu mempresentasikan rencana aksi nasional (national action plan) untuk memenuhi persyaratan gaya pemerintahan yang lebih terbuka. Oleh karena itu Barack Obama ingin menerapkan kebijakan "Open Government" yang telah disiapkan saat ia baru menjabat sebagai presiden, terutama untuk menyediakan sebuah platform petisi daring (online) yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap para pembongkar rahasia (whistleblowers) dan sebuah inisiatif untuk mempublikasikan pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak, atau produksi gas dan hasil pertambangan.

Disamping dua negara pemrakarsa (USA dan Brasil) bergabung dalam OGP negara-negara termasuk Indonesia, Mexico, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Kanada, Chile, Kolombia, Criatia, Cekoslowakia, Republik Dominika, El Salvador, Estonia, Greorgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Israel, Italia, Yordania, Kenya, Korea, Latvia, Liberia, Lithuania, Malta, Moldova, Mongolia, Montenegro, Negeri Belanda, Peru, Romania, Republik Slovak, Spanyol, Swedia, Tanzania, Turki, Ukraine, dan Uruguai.


Open Government from The Academy on Vimeo.

Parlemen Italia Hemat Kertas Berkat Open Source

Berkat pendayagunaan aplikasi Open Source: Scriba Ebook Maker, parlemen Italia berhasil melakukan penghematan biaya untuk pengadaan ATK (kertas). Dari pada mencetak berkas diatas kertas, para wakil rakyat di parlemen Italia menyulap dokumen menggunakan Scriba ke format epub yang bisa dibaca menggunakan aneka E-Book-Reader dan perangkat bergerak termasuk smart phone dan tablet yang mudah dijinjing.

Scriba Ebook Maker dikembangkan oleh bidang ICT senat Italia dan dibebaskan menganut lisensi GPLv3. Para wakil rakyat dapat menggunakan software yang diprogram menggunakan Java itu untuk mengkonversi berkas-berkas format lain kedalam format epub. Berkas epub merupakan zip-Archive yang mengandung berkas XML dan XHTML yang lebih mudah diurai oleh aplikasi lainnya dibandingkan bila menggunakan berkas PDF. Kecuali itu teks bisa dan tanpa masalah dioptimalkan untuk ditampilkan di aneka ukuran layar.

Agar sebuah dokumen bisa disulap menggunakan Scriba, diperlukan untuk membuat sebuah daftar XML yang merinci alamat dokumen-dokumen yang formatnya akan diubah Scriba. Daftar XML dengan mudah dapat dibuat menggunakan tools tersedia dan dengan demikian pengguna tidak diharuskan melakukan penyesuaian secara manual.

Kecuali format epub, Scriba juga mampu mengkonversi dokumen-dokumen ke format HTML, PDF dan XML. Kendati demikian: "Dokumen yang diterbitkan dalam format epub adalah lebih nyaman untuk digunakan.." kata pengembang utama Roberto Battistoni dan pimpinan bidang TI Carlo Marchetti, kepada osor.eu. Anggota parlemen juga bis menggumakan Scriba daring melalui situs www.senato.it/ebook dan situs http://tablet.senato.it.

Pengembangan Scriba yang dilakukan selama tiga bulan tahun ini ditargetkan untuk memangkas penggunaan kertas di parlemen Italia. Scriba menyediakan dokumentasi yang cukup rinci dan menurut pengembangnya, mudah diintegrasikan kedalam infrastruktur TI yang ada. Software Open Source yang tersedia di sourceforge.net, memanfaatkan serangkaian komponen asal proyek Apache seperti Commons, HttpComponents dan PDFBox. Disamping itu juga komponen berasal dari proyek-proyek open source lainnya jsoup, JTidy dan epubceck.

Studi Kasus: Legislator di Kerala Nyaman Gunakan Laptop Ubuntu

Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kolaborasi, pemerintahan negara bagian Kerala di India ingin menyediakan komputer jinjing untuk 141 anggota legislatifnya. Pemerintah Kerala bekerjasama dengan Canonical dan bekerjasama dengan Zyxware Technologies termasuk dukungan aktif dari komunitas FOSS di Trivandrum, menyediakan perangkat baru (laptops) yang telah ditanamkan sistem operasi Linux Desktop Ubuntu berikut suit produktifitas perkatoran OpenOffice.org.

Pemerintah Kerala yang telah memilih penggunaan software bebas sumber terbuka (free and opensource Software atau FOSS) mengklaim telah melakukan penghematan puluhan ribu dollar, bila dibandingkan solusi proprietari.

Kecuali itu, pemerintah Kerala yang mengutamakan sektor pendidikan, sebelumnya telah melakukan inisiatif IT@ school untuk telah memberi peluang kepada siswa warganya memperoleh keterampilan dibidang teknologi informatika. Proyek IT@ school yang diklaim telah berhasil, melibatkan hardware dan software baru untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 8.100 sekolahan diseluruh wilayah administrasi Kerala.

Inisiatif IT@ school dirancang agar sehemat mungkin, dan mengadopsi 'free and opensource software (FOSS)' untuk semua PC yang digunakan. Berkat umpan balik yang positif dari proyek IT@ school, pemerintah Kerala ingin menularkannya di jajaran pemerintahan Kerala. “Kami ingin memanfaatkan teknologi terbaru dalam upaya membantu meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat setempat,” kata T. D. Kuriachan, Pimpinan Project dan Kepala Bagian TI Dewan Perwakilan Rakyat di Kerala. “Sebagai langkah pertama, kami ingin melengkapi 141 anggota DPR dengan komputer laptop baru untuk membantu mereka meningkatkan produktivitas dan kolaborasi.”

Untuk memungkinkan biaya proyek serendah mungkin, Pemerintah Kerala memanfaatkan perangkat lunak open-source ditanamkan di semua laptop baru. Kunci dari kriteria penseleksian adalah perangkat lunak desktop open-source yang memberikan keuntungan sangat baik dibandingkan biaya yang dikeluarkan, disamping aplikasi produktivitas berkelas profesional, dan adanya jaminan terhadap kompatibilitas dengan hardware yang dipilih. Baca dan unduh studi kasus selengkapnya (PDF 310KB).

INAICTA-2011: Industri Digital Dukung Ekonomi Nasional

Dengan Tema ‘Leverage Digital Creativity for National Economic Growth’ diharapkan Acara Penganugerahan Apresiasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Akan Pacu Pertumbuhan Industri Kreatif berbasis TIK dan denyut Perekonomian Indonesia.

Dalam siaran pers yang dirilis hari ini, kembali untuk kali ke 5 menggelar ajang tahunan bergengsi, Indonesian Information and Communication Technology Award (INAICTA) 2011 yang secara resmi telah di luncurkan. Kegiatan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana kepanitiannya melibatkan peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri dari asosiasi, kalangan usaha, serta komunitas TIK di Indonesia. Pada tahun ini INAICTA 2011 mengangkat tema "Peran Kreatifitas Digital untuk Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Nasional".

Seperti ditandaskan di siaran persnya, INAICTA 2011 diselenggarakan untuk mendorong dan menggali potensi dan kreativitas anak bangsa di bidang TIK sehingga menghasilkan produk dan jasa TIK yang berkualitas, memiliki daya saing dan nilai juang ke pasar domestik, regional dan internasional. Unsur kreatifitas dibidang TIK yang ingin dibangun disemua komponen bangsa, diarahkan untuk berperan dalam memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga nantinya diharapkan secara aktif memberikan sumbangan dalam menciptakan kemakmuran bangsa.

Acara yang terangkai dalam INAICTA 2011 adalah termasuk perlombaan karya cipta kreativitas digital dan inovasi di bidang TIK, Konferensi, Workshop dan Eksibisi, Kompetisi Game dan Robot, serta Business Matchmaking Program (BMP). Puncak rangkaian acara ditutup dengan penganugerahan penghargaan yang dijadwalkan akan dilangsungkan 4 dan 5 Oktober 2011 bertempat di Jakarta Convention Centre.

Perlombaan karya cipta kreativitas dan Inovasi di bidang TIK ini dibagi dalam 2 (dua) kelompok peserta dari 28 (dua puluh delapan) kategori penghargaan. Kelompok peserta tersebut dibagi menjadi kelompok Student, terdiri dari siswa Sekolah Dasar hingga mahasiswa perguruan tinggi diIndonesia; dan kelompok Professional dapat berasal dari kalangan umum, semua perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, semua lembaga pemerintah, dan semua lembaga pendidikan dan lembaga riset baik pemerintah maupun non pemerintah. Kategori yang menarik untuk diikuti diantaranya Mobile application yang meliputi Mobile games, dan Mobile Apps & Advertising, Digital Content meliputi Audio digital dan Digital Animation dan juga yang tak kalah menarik adalah Video Games.

Dalam rangkaian kegiatan acara puncak INAICTA 2011, pengunjung dan komunitas TIK tanah air juga dapat mengikuti berbagai seminar mengenai dengan Tema : From Creativity and Innovation to Market Success & Success Story in Navigating the Indonesia Digital Creativity Supply Chain yang akan menghadirkan pembicara pembicara dari Microsoft, Ericsson, Cisco, Oracle, perusahaan perusahaan telekomunikasi di Indonesia, Ventura/ Perbankan, Yahoo! Indonesia, Media Nasional dan para para inovator sukses tentunya. Serangkaian kegiatan workshop yang akan diselenggarkan juga dapat menambah pengetahuan insan TIK adalah Workshop mengenai Games, Animasi dan Application rencananya akan menghadirkan, UK Game Developer, Jane McGonical, Koprol, Nokia, Infinite Frameworks, Logika Interaktif, Agate Studio dan lain lain.

Seperti di ajang acara tahun-tahun sebelumnya, pada acara puncak INAICTA 2011 bebas dikunjungi publik, dapat disaksikan showcase talenta TIK nasional, produk dan layanan dari sponsor, kompetisi game lokal, dan kompetisi robot yang ditunggu-tunggu banyak pengunjung INAICTA.

Peluncuran INAICTA 2011 pada hari ini, menandai dibukanya pendaftaran untuk keikutsertaan dalam lomba karya cipta TIK ini dan diumumkan di media cetak skala nasional. Para peserta dapat mulai mendaftar secara online di situs resmi INAICTA 2011 (www.inaicta.web.id) mulai tanggal 26 April 2011 dan penutupan pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2011.

Sebagai acara lanjutan, pemenang dari INAICTA 2011 akan mewakili Indonesia dalam ajang serupa di lingkup regional dan internasional, seperti Asia Pacific ICT Award (APICTA), World Summit Award (WSA), atau BETT Award.

Baca selengkapnya siaran pers (PDF 160KB) dan lembar fakta (PDF 165KB).

eGov: OpenSAGA 1.5 Tambahkan Fitur Baru

Proyek OpenSAGA luncurkan versi 1.5 untuk planform open source dari sebuah software yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman Java yang memenuhi persyaratan SAGA. SAGA merupakan standarisasi dan arsitektur untuk aplikasi E-Government yang utamanya diterapkan di Eropa.

Diantara sejumlah pembaruan dari OpenSAGA yang mengadopsi lisensi GPLv2 adalah termasuk perbaikan pada kemungkinan personalisasi melalui Portlets, peningkatan pada pengelolaaan bidang hukum, kemungkinan baru untuk mengintegrasikan sistem eksternal termasuk sumber data, penambahan fitur wiki, penataan layout yang fleksibel dan integrasi Google Maps. Beberapa perbaikan lainnya termasuk peningktan kinerja dan aksesibilitas seperti juga dalam hal dokumentasi.

Proyek OpenSAGA didirikan awal tahun 2010 dan diprakarsai oleh Quinscape GmbH, perusahan aplikasi software Java untuk E-Government yang pengembangannya mendapatkan dukungan dari sejumlah Universitas dan perusahan Consulting.

Canonical: Studi Kasus Migrasi 85.000 PC ke Ubuntu

Canonical terbitkan brosur tentang studi kasus migrasi di Dinas Kepolisian Perancis Gendarmerie ke sistem operasi Ubuntu terhadap 85.000 Komputer yang sebelumnya menggunakan Windows XP. Penghematan dalam biaya lisensi saja diperhitungkan telah mencapai 2 Juta Euro per tahun.

Kegiatan Open Source di lingkungan kepolisian Perancis bukanlah hal baru. Diawali pada tahun 2002 Gendarmen telah membahas kebijakan untuk sistem TI standar terbuka dan mulai 2004 bertahap memigrasikan aplikasi yang berjalan diatas Windows seperti MS-Office menjadi OpenOffie.org dan Microsoft Explorer menjadi Firefox di sekitar 90.000 Komputer. Tahap terakhir adalah mengganti Windows XP di 85.000 Komputer dengan desktop Ubuntu. Disamping desktop juga telah dipasang 4.500 server yang ditenagai dengan Ubuntu Server.

Dengan kapasitas migrasi sekitar 10.000 komputer per tahun, diharapkan rencana migrasi seluruh desktop akan rampung di tahun 2015. Simak dokumen singkat [PDF] yang diterbitkan menggambarkan proses dan keuntungan migrasi yang diperoleh Dinas Kepolisian Perancis.

Pemerintah India Terapkan Standar Terbuka

Pemerintah India (GoI) telah mengambil keputusan untuk penerapan standar terbuka dalam implementasi E-Governance. Tujuan kebijakan itu adalah untuk memberikan jaminan kepada lebih dari 1.1 miliar warganya agar mendapatkan layanan dari instansi pemerintahan secara luas dengan "Efisien, Transparan dan Handal" dan biaya yang rendah.

Kecuali itu GoI berusaha untuk memberikan layanan yang sama kepada stakeholders lainnya seperti lembaga-lembaga publik berikut petugasnya dan komunitas bisnis terkait. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerjasama antar instansi terutama terhadap integritas informasi (data) yang berasal dari berbagai departemen dan aneka sistem komputer, dan standar terbuka (Open Standard) merupakan pilihan yang tepat.

Open Standards berlaku bila spesifikasi tersebut diperoleh tanpa memerlukan biaya atau dengan biaya yang sangat rendah. Disamping itu, dan bila perlu diberi jaminan atas hak untuk menggunakan teknologi relevan yang dilindungi paten, namun tanpa biaya.

Di paragraf yang sama, dalam konsep sebelumnya masih tersisa kalimat yang menyebutkan untuk mempertimbangkan teknologi yang dilisensikan dengan ketentuan "FRAND" ("Fair, Reasonable And Non-Discriminatory"). Namun setelah diskusi yang panjang, kemudian pasal itu dihilangkan sehingga para pejuang Open Source dapat menyambut keputusan akhir yang dianggap cukup jelas dan berimbang. Dokumen [PDF 13 halaman] "Policy on Open Standards for e-Governance" merinci kebijakan yang ditetapkan pemerintah India.

Pemerintah Malta Umumkan Visi Untuk Open Source

Pemerintah Malta berupaya lebih kuat mendorong pemanfaatan FOSS di jajaran pemerintahannya dan berkaitan dengan hal itu telah menerbitkan dokumen pengarahan sebagai materi diskusikan lebih lanjut. Guideline tersebut dibuat oleh instansi Malta Information Technology Agency (MITA)  berdasarkan visi pemerintah Malta sehubungan dengan standar terbuka dan Open Source dengan titel: "Open Source Vision - Nurturing the proliferation of Open Source Software" (PDF 40 halaman, 1 MB).

Menurut Austin Gatt, pejabat Menteri untuk Infrastruktur, Transport dan Komunikasi, pemerintah mengambil sikap konstruktif terhadap Open Source. Kesimpulan yang diambil tidak terlepas dari kiat Uni Eropa ayang merencanakan dalam kurun waktu 10 tahun kedepan akan dibebaskan dari belenggu ketergantungan terhadap vendor dengan memanfaatkan produk terbuka yang menjamin interaperabilitas, disamping faktor biaya. Baca siaran pers selebihnya ...

Panduan Praktis Pemanfaatan FOSS Untuk Sektor Publik

Thierry Aimé dari kementrian keuangan Perancis bersama sembilan kementrian lainnya berhasil menyusun sebuah Panduan Praktis membahas bagaimana sebaiknya sektor publik memanfaatkan software bebas. Dokumen ini dibuat dalam bahasa Perancis dan juga telah tersedia dalam bahasa Inggris di situs Open Source Observatory and Repository [PDF: 20 halaman 400KB].

Aimé bersama autor lainnya mengawali panduan dengan bahasan tentang software dan lisensi serta sangsi terhadap pelanggaran HAKI. Kemudian dijelaskan hal yang perlu diperhatikan dan penting diketahui oleh sektor publik bila ingin memberikan pekerjaan pemrograman kepada pihak ketiga menggunakan software bebas, termasuk bila ingin mengadopsi beberapa komponen software bebas untuk digabungkan dan meningkatkan software yang ada.

Penulis juga mengingatkan bahaya terhadap kemungkinan konflik antar lisensi bebas yang beragam dan tidak kompatibel satu dengan lainnya dalam upaya menggabungkan berbagai komponen software open source menjadi satu produk. Dalam hal ini disarankan agar mengadopsi lisensi yang dikembangkan Uni Eropa yaitu European Union Public Licence (EUPL) yang diklaim kompatibel dengan banyak jenis lisensi bebas.

97 Persen Target Migrasi OSS Di Negeri Jiran Tercapai

Tidak sengaja Michael Tiemann, Vice President untuk bidang Open Source di Red Hat sekaligus President dari Open Source Initiative (OSI) melintas di situs pemerintah Negeri Jiran dan menemukan dokumentasi tentang proses migrasi di jajaran pemerintahan di Malaysia. Impresi yang diperolehnya dipaparkan cukup rinci di blog resminya beberapa hari lampau.

Tiemann terkejut atas hasil implementasi migrasi ke Open Source di Negeri Jiran pada umumnya, terutama di sektor layanan publik termasuk perguruan tinggi dan bidang kesehatan yang diklaim telah mencapai 97 persen dari apa yang ditargetkan. Secara kongkrit dari 724 institusi yang ada, sebanyak 703 telah ditularkan dengan wabah software open source seperti misalnya Open Office, Linux, MySQL atau aplikasi berdasarkan Jboss. Sementara target itu untuk tahun 2010 nyaris terpenuhi, ternyata target untuk meng-open source-kan infrastruktur Backend dan software untuk Desktop dicatat sukses sepenuhnya.

Dari Portal khusus "Open Source Competency Centre, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit" (OSCC MAMPU) yang diluncurkan sejak tahun 2004, secara  “buka-buka-an” dapat dipantau kegiatan seputar software sumber terbuka. Dari laporan setebal 58 halaman PDF "Latest OSS adoption" misalnya secara rinci dijabarkan software apa saja yang telah terpasang di masing-masing di total 724 institusi layanan publik yang ter-kategori dalam Desktop (D), Infrastruktur (I), Aplikasi (A) atau Workload (W).

Dalam blog yang sama Michael Tiemann juga menyinggung tentang upaya serupa yang sedang digalang di USA agar OSS-Deployments dibuat menjadi transparan. (Simak “Open Government Directive" sebagai acuan).